Hotel Alexis tidak beroperasi, Pertanda Anis Baswedan Tidak Bijaksana

Oleh: Kholili Paster*

Anies Baswedan dan sandiaga Uno gubenur DKI Jakarta yang baru kemarin dilantik saat ini menjadi perbincangan hangat dan menarik dikalangan kaum intelek terhadap kebijakannya mengenai pencabutan perizinan operasional hotel Alexis, jakarta merupakan ibu kota Indonesia yang memiliki keindahan wisata luar biasa yang selalu mengikat perhatian orang yang sudah berkungjung atau belum.

Hotel Alexis mungkin nama yang tidak asing ditelinga masyarakat indonesia khususnya bagi mereka yang berduit dan pencari kesenangan dunia (hedonisme),  hotel Alexis salah satu hotel dengan fasilitas terlengkap di kota jakarta yang menyediakan hiburan bagi mereka yang berdompet tebal, di era pak Basuki tjahaja purnama alias ahok hotel Alexis sempet menjadi topik perbincangan juga terkait dengan perizinan, ada pengaduan masyarakat bahwa hotel Alexis di jadikan tempat "prostitusi terselubung", dan banyak kalangan ulama mengencam pak ahok untuk mencabut perizinannya, pada waktu itu pak Ahok angkat bicara bahwa ia tidak menemukan bukti kongkret terhadap apa yag dikalangan masyarakat jakarta sehingga hotel tersebut tetap di operasionalkan sebagaimana mestinya yakni sebagai tempat bermalam yang sesuai dengan peraturan administratif bukan tempat hiburan.

Prostitusi merupakan problem sosial khususnya diperkotaan, karena kota menjadi sentral kekerasan sosial dalam menghadapi industrialisasi dan style hidup sehingga perbuatan tersebut dijadikan medium kebutuhan primer dalam menghadapi kekerasan hidup yang serba kapital, prostitusi atau esek_esek masalah sosial yang tidak hanya terjadi di jakarta tapi juga di kota_kota besar lain.

Menurut pengamat penulis di tutupnya hotel Alexis bukanlah bagian dari solusi untuk menimalisir problem sosial,  justru akan berdampak Negatif terhadap kesejahteraan sosial, seharusnya gubenur DKI jakarta memprioritas kesejahteraan masyarakat dan menyelesaikan persoalan atau masalahnya dengan menimbang kembali dalam memutuskan kebijakan.

di cabutnya perizinan hotel Alexis merupakan salah satu janji politik Anies_sandi yang di gaungkan saat ia kampanye politik dan dibuktikan saat ini, pencabutan izin perpanjangan hotel Alexis seharusnya menjadi kajian secara mendalam (radikal) tentang proyeksi selanjutnya bagi para pekerja tentang nasib hidup mereka??.

Ketika pak Anies mengatakan bahwa pekerja Alexis bukan tangung jawan pak Anies berindikasi benar bahwa pak Anies tidak bijaksan dan solutif dalam menyelesaikan persoalan ini.

Gubenur DKI jakarta bagi Penulis terlalu tendensius dan penuh dengan tuntutan janji politiknya dalam pengambilan sikap, pakar hukum agama mengatakan bahwa kebijakan itu di ambil apabila berdampak lebih baik, Apabila pak Anies tidak mau bertangung jawab terhadap nasib pekerja Alexis bagaimana ia akan membangun masyarakat lebih sejahtera dan bermartabat. Alexis selalu di kaitkan dengan "prostitusi terselubung" yang meresahkan keberadaan masyarakat.

Prostitusi selama ini di nilai sebagai prilaku maksiat yang secara norma agama dan Negara dilarang karena bersifat asusila, sehingga harus di basmi tanpa ada negosiasi, perbuatan yang selalu dikaitkan dosa tersebut tanpa di sadari bahwa diri kita setiap hari melakukan telah kemaksiatan yang sebenarnya. menurut Sahirul Alim bahwa "kemaksiatan" berkonotasi pada unsur dosa yang memang sudah melekat pada diri manusia,  penutupan Alexis bukanlah solusi tapi kebijakan tersebut telah membiarkan kemaksiatan meraja rela layaknya hewan dimanapun ia akan beradu goyang (di tempat terbuka atau tertutup). Maksiat unsur kebutuhan biologis manusia tak bisa hanya dengan mengelegalkan tempatnya, tapi pada konteks "pengawasan" secara administratif dengan manfaatkan kemajuan tekhnologi.

Anies seharusnya banyak belajar kepada Pak Ali sadikin Allahu yerham ia mantan Gubenur DKI di era beliu perjudian dilegalkan demi kesejahteraan Rakyat walaupun dicam oleh para ulama ia tetap tenguh pad pendiriannya sebab kala itu pendapatan ibu kota jakarta sangat minim sedangkan masyarakat sangat membutuhkan banyak akses dalam Insfraturuktur.

Tidak operasionalnya hotel Alexis bedampak buruk terhadap masyarakat sehingga dalam pasal ini kebijakan yang di ambil oleh Anies bagi penulis terlalu ambisius pada janji_janji politiknya tanpa memikirkan proyek jangka panjang,  hotel Alexis yang konotasinya "tempat" terindikasi sebagai tempat "prostitusi tersulubung" bukan selayaknya menutup tempat tersebut. Tapi seharus perbuatan dari tempat yang harus di carikan solusi tanpa mencanbut perizinannya.

Pertanyaan sederhana; apakah pasca di tutupnya hotel Alexis tempat prostitusi tidak ada?? Atau akan menguranggi esek_esek??. Tentu tidak, sebab perbuatan tersebut merupakan kepribadian yang melekat pada setiap diri manusia,  keberadaan Hotel Alexis dengan konototasi tempat kemaksiatan sesungguhnya telah membuat sebuah analogi yang salah (qiyas bathil), karena hotel tentu “tempat” bukan “sifat” kemaksiatan itu sendiri.

orang-orang yang sering melakukan kemaksiatan terhadap undang_undang (sering melangar) yang di sepakati terkadang hanya di biarkan tanpa ada responsif yang baik, kebijakan itu diambil harus mempunyai nilai yang lebih baik dalam menata dan membangun kehidupan masyarakat. Maksiat itu tidak hanya bermakna mereka yang mengerjakan kenikmatan dunia tapi secara subtantif "maksiat" berarti mereka yang telah perbuat dosa.

Ditutupnya hotel Alexis harus menjadi kajian ulang oleh gubenur DKI jakarta tentang nampak buruknya kehidupan orang_orang yang bekerja di hotel tersebut bukan karena persoalan tuntutan janji politik, yang harus menjadi kajian bagi pak anis dalam menentukan kebijakan ini seharusnya menelaah qowaidah ushul fiqh "dar’ul mafaasid muqoddamun ‘ala jalbil masholih” (mencegah dampak keburukan harus didahulukan daripada menegakkan kemaslahatan). Apabila tujuannya karena persoalan janji politik maka penulis sangat menyanyangkan terhadap nampak buruk dan nasip para bekerja di hotel tersebut sedangkan mereka juga mempunyai hak untuk hidup sejahtera seperti rakyat_rakyat yang lain rasakan.

*Ketua UKM Pengembangan Intelektual UIN Sunan Ampel Surabaya

(Kontributor Mahasiswa Bergerak)

Share this post