PCNU TIONGKOK: JELASKAN SITUASI SPARATISME DAN HAM MUSLIM UIGHUR DI XIANJIANG

BEIJING — Rois Syuriyah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Tiongkok, KH. Imron Rosyadi Hamid mengatakan, konstitusi Cina menjamin kebebasan beragama, sehingga tidak ada masalah bagi umat Islam yang hidup di sana. Namun, menurut dia, yang menjadi problem saat ini beberapa pihak kerap mencampuradukkan antara separatisme dan kebebasan beragama, khususnya terkait peristiwa yang dihadapi Muslim Uighur di Xianjiang. (20/12/2019)

"Problem yang sering dikait-kaitkan dengan persolan Uighur dan Xianjiang itu mereka mencampuradukkan persolaan separatisme dengan persoalan kebebasan beragama. Ini dua hal berbeda," ujar Imron saat ditemui. 

KH Imron Rosyadi Hamid menuturkan, persoalan Xinjiang tidak bisa dikaitkan dengan kebijakan anti Islam. Yang dilakukan otoritas China adalah tindakan untuk mencegah gerakan separatisme.

“Jika pun ada dugaan terjadinya tindakan pelanggaran HAM di sana, tetap harus ditempatkan pada persoalan cara penanganan separatisme yang kurang tepat. Bukan pada kesimpulan bahwa Pemerintah China anti Islam, dan pemerintah Indonesia harus menempatkan persoalan Muslim di Provinsi Xinjiang sebagai urusan internal pemerintah Tiongkok.” tandas Imron.

Gus Im, sapaan akrabnya, juga menegaskan bahwa masyarakat juga perlu tahu bahwa konstitusi Tiongkok menjamin kebebasan beragama termasuk Islam. Kehidupan Muslim di China, di luar Xinjiang, menurutnya berjalan baik. Bahkan pemerintah China juga membangun fasilitas bagi kepentingan Muslim seperti Hui Culture Park senilai 3,7 miliar dolar atau setara Rp 51 triliun.

Gus Im sendiri mengaku mempunyai beberapa teman dari suku Uighur. Menurut dia, teman-teman Uighur-nya tersebut tidak masalah dengan kebijakan yang dikeluarkan Cina. Bahkan, kata dia, muslim Uighur banyak yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah Cina.

"Jadi kalau separatisme, negara mana yang rela wilayahnya lepas, saya kira gak ada. Nah, mekanisme dan kebijakan mereka untuk menghindari terlepasnya sebuah wilayah itu harus kita hargai dengan mekanisme apapun," jelas Gus Imron. (Arz/Sdk)

Share this post