DINAS PENDIDIKAN SURABAYA TIDAK BUTUH ELEMEN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN SISTEM PENDIDIKAN
July 29, 2017
Add Comment
Pendidikan adalah penunjang mutu generasi bangsa, dalam hal melaksanakan segala aspek kehidupan dan disitu pula upaya untuk mencetak bangsa yang bermoral dan bermartabat, jelas hal ini tidak lepas dari aturan-aturan pemerintah.
Peran Mahasiswa juga perlu memperhatikan terhadap keberlangsungan sistem pendidikan di indonesia, khususnya di surabaya. Dengan melakukan riset dan kajian terkait pelaksanaan sistem di lembaga pendidikan.
Pada hari kamis(27/07/2017) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Surabaya menggelar aksi turun jalan, untuk menolak kebijakan mentri pendidikan mengenai sekolah sehari penuh atau (full day scholl), alasannya karena jika di terapkan akan merugikan sebelah pihak, juga tidak jelas teknis pelaksanaannya dilapangan.
Aksi turun jalan ini diawali dengan konfoy dimulai dari kantor cabang pergerakan mahasiswa islam indonisia tepatnya di Darmo Kali Wonokromo, yang berakhir di kantor dinas pendidikan Surabaya.
Mahasiswa meminta kepala disdik (Bapak Ikhsan) untuk menyetujui nota kesepakatan dari PMII Surabaya guna berpartisipasi mengawal alurnya pendidikan tanpa di berlakukannya full day school.
Anehnya, Kepala Dinas pendidikan Surabaya tidak mengetahui teknis terkait pelaksanaan full day school, hanya saja disampaikan bahwa hal itu sudah menjadi kebijakakan menteri dan wali kota, bahkan beliau mengarahkan di suruh menanyakan langsung kepada bapak Muhajir Efendi. Dengan adanya wacana Bapak menteri pendidikan ingin bekunjung ke Surabaya untuk sowan ke pengurus wilayah Nahdlatul Ulama’ sekaligus dalam rangkarangka menghadiri acara yang diselengaran oleh "Cangkir sembilan" TV9 yang bertajuk Tabayyun full day school.
Menurut ketua umum cabang PMII Surabaya, Fathur Rosi. Pihaknya hadir ke dinas pendidikan kota Surabaya untuk mengawal keberlangsungan pendidikan.
“kita hadir ke dinas pendidikan surabaya ini mempunyai i’tikad baik, kami ingin mengawal, ikut berpartisipasi dalam berlangsungnya pendidikan,” katanya.
Sementara Mukaromah Ketua komisariat dalam orasinya mengatakan, Full day school sudah banyak merugikan sekolah diniyah atau TPQ.
“lebih baik fokus pada sistem pendidikan yang ada, yang merata dari Sabang sampai Merauke, tanpa ada intimidasi pada lembaga lembaga lain seperti TPQ dan Madrasah Diniyah” ujarnya.
Setelah tiga jam berpanas-panasan di depan kantor disdik Surabaya, Akhirnya pihak dinas mempersilahkan masuk untuk beraudiensi langsung dengan kepala dinas dan hasilnya diluar harapan alias "Salah alamat" .
Rombongan Mahasiswa usai melakukan audiensi, kembali menuju kantor PMII guna mengkaji lagi terkait hasil audiensi yang tidak menghasilkan apa apa. Hal lain muncul kabar lain sebagai tambahan kajian baru bahwa terdapat indikasi konspirasi ekonomi di dalam dunia pendidikan.
Rombongan Mahasiswa usai melakukan audiensi, kembali menuju kantor PMII guna mengkaji lagi terkait hasil audiensi yang tidak menghasilkan apa apa. Hal lain muncul kabar lain sebagai tambahan kajian baru bahwa terdapat indikasi konspirasi ekonomi di dalam dunia pendidikan.
(Kontributor Mahasiswa Bergerak)
0 Response to "DINAS PENDIDIKAN SURABAYA TIDAK BUTUH ELEMEN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN SISTEM PENDIDIKAN"
Post a Comment