DILEMATIS IKUTI FDS ATAU BERDAYAKAN MADIN DAN TPQ

Aziz Maulana el abror*

Full day school (FDS) menjadi buah bibir di berbagai kalangan. Yaitu mulai Pelajar, Mahasiswa, Pekerja ataupun Pengusaha. 

Sekilas memperhatikan atmosfer pendidikan belakangan ini terjadi berbagai gejolak.

 Menimbulkan kontroversi semacam penolakan dari masyarakat, bahkan orang yang kesehariannya hanya berdianm di rumah mendapati percikan keresahan di siaran televisi mengganggu kosentrasi nonton "Tukang bubur naik haji" dengan program yang belum  jelas dalam penerapannya.

Kebanyakan dari kalangan orang  tua pun “di rundung pilu” melihat anakanya seharian tidak pulang dari sekolah bagi sekolah yang sudah ikut menyelenggarakan wilayah perkotaan. Rasa dilema dengan keadaan pendidikan yang sudah berjalan seperti biasa masih banyak menstresing anaknya dengan tugas full time di tambah lagi dengan program baru yaitu full day school tersebut. Al hasil untuk diikutkan ngaji dan kursus, anaknya banyak yang menolak. Diberbagai daerah terpencil resah dengan adanya program tersebut di sebabkan anak yang belajar di sekolah sampai jam 14.00 mengeluh untuk mengikuti pembelajaran madin karena kecapean saat belajar di sekolah.

Sekolah bukan "tempat penitipan anak" yang dapat menampung anak-anak dengan berbagai jenis karakter, misalkan karena kesibukan orang tua dengan pekerjaannya sehingga sekolah seolah-seolah di jadikan jalan alternative untuk penitipan anak. Penanaman karakter yang di cita-citakan oleh Negara dan Bangsa menjadi acuan yang sangat vital bagaimana mengembangkan potensi generasi bangsa yang bermartabat dalam budi pekerti dan mempunyai pemahaman secara utuh dalam bidang akademiknyanya. Dalam hal ini (pendidikan) Pesantren ataupun Madin sangat besar kontribusinya dalam menerapkan program penanaman karakter jauh sebelum Negeri ini merdeka.

Pesantren yang berafiliasi dengan instansi formal akan miskom dengan adanya penerapan program tersebut (FDS) , karena basic di pesantren-pesantren sudah merealisasikan jauh sebelum program pendidikan di Indonesia ini diluncurkan. Maka program ini juga ada indikasi untuk menyaingi program pesantren, namun jika itu betul adanya dalam upaya menyamakan hal itu hendaknya madin yang  bekerjasama dengan sekolah yang sudah menerapkan full day school untuk melaporkan ke dinas terkait,  bahwa  sekolahnya sudah menerapkan  program tersebut  yang sudah di “handle” langsung oleh madin dan TPQ terdekat. 

Sekolah formal jam 12.30 selesai, setelah itu biasanya siswa istirahat setengah jam dirumah setelah itu langsung sekolah madin. Namun laporan dari sekolah yang bekerja sama dengan madin tersebut, banyak TPQ atau madin yang terlantar, berkisar hampir 50% tidak terjamah oleh pemerintah bahkan miris tidak laku dikalangan masyrakat. Kenapa tidak ini saja yang diperbaiki oleh pemerintah? Setidaknya ijazah/syahadah pesantren bisa di pergunakan di setiap lembaga formal untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Pondok pesantren, madin dan TPQ  yang sudah mengakar di masyarakat harus ada perhatian secara intensif dari pemerintah, dan lulusannya dari lembaga itu harus betul-betul bisa di terima/diakui secara legal administratif formalnya.

*Penulis adalah Aktivis PMII sekaligus Presiden BEM STIA Tasywirul Afkar Surabaya. 

(Kontributor Mahasiswa Bergerak) 

Share this post