FUNGSIONALISME STRUKTURAL KAMPUS (Antara "Harapan" dan kenyataan)

Gambar Ilustrasi From Arz PO

Oleh : Zainullah Fikr*

Transisi status Perguruan Tinggi yang dulu IAIN Sunan Ampel Surabaya berubah menjadi UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2013. Perubahan tersebut bukan sekedar perubahan pada label dari IAIN menjadi UIN. Tapi dampak dari transisi tersebut juga berpengaruh terhadap sistem kampus. Baik birokrat sampai pada sistem perkuliahan yang dihadapi secara langsung bagi mahasiswa. Pada kesempatan kali imi saya akan mencoba menganalisa sisyem kampus UIN dengan menggunakan kacamata salah satu tokoh sosiologi kontemporer Robert K Mertom dengan Paradigma Strukturalis Fungsionalis.

Model analisa fungsionals Merton merupakan hasil perkembangan pengetahuan yang menyelutuh tentang ahli-ahli teori klasik seperti Max Weber, Wiliam I. thomas dan Emile Durkheim sebagai dasar karyanya. Bisa dilihat dalam keseluruhan tulisan-tulisanya, kita bisa menemukan suatu tema yang menonjol, yaitu arti pentimg memusatkan perhatian pada struktur sosial dalam analisa sosiologisnya.

Pengaruh Weber terhadap model analisa fenomena sosial Merton bisa dilihat dalam batasan mengenai Birokrasi. Dan analisa Merton tantang sistem Birokrasi, saya akan mencoba mengkorelasikan dengan sistem birokrasi dikampus.

Pertama-Birokrasi merupakan sistem sosial yang terorganisir secara rasional dan formal. Seperti halnya kedudukan yang ada dikampus mulai dari Rektor, Warek 1, Warek 2, Warek 3 beserta jajaran dibawahnya sesuai tugasnya masing-masing dan mengacu pada payung hukum yang berlaku.

Kedua-Meliputi suatu kegiatan yang memiliki batas-batas yang jelas. Seperti Warek 3 yang meliputi bidang kemahasiswaan. Mempunyai agenda dalam rangka mengembangkan mahasiswa dan hanya terfokus pada mahasiswa. Sedangkan unyuk kurikulum, keuangan dll sudah ada bagian yang lain yang mengurusi sesuai bidangnya.

Ketiga-Kegiatan-kegiatan tesebut secara ideal berhubungan dengan tujuan-tujuan organisasi. Jadi adapun agenda dan hajat para birokrat sesuai dengan cita-cita perguruan tinggi. Seperti kebijakan makhad dan intensif dalam rangka menambah skill mahasiswa khususnya dibidang bahasa dan agama.

Keempat-jabatan-jabatan dalam birokrasi diintegrasikan kedalam keseluruhan. Pembagian bidang dimasing-masing jabatan birokrat kampus adalah satu kesatuan dan saling melengkapi sesuai bidangnya masing-masing.

Kelima-Status dalam birokrasi tersusun kedalam susunan yang bersifat hirarkis dengan adanya GBHO dan GBHK dalam suatu siatem birokratis.

Keenam-Berbagai hak serta kewajiban didalam birokrasi dibatasi oleh aturan-aturan yang terbatas dan terperinci. Seperti halnya untuk tau tupoksi birokrat kampus bisa dilihat dari aturan yang dipakai para birokrat.

Ketujuh-Otoritas pada jabatan bukan pada orang. Sehingga tak heran jika para birokrat kampus mengadakan kebijakan yang berlatar belakang pada jabatanya.

Kedelapan- Hubungan antara orang-orang dibatasi secara formal. Sehingga terkesan mahasiswa harus tunduk pada pimpinan dikarenakan jabatannya.

Namun lucu juga jika melihat sistem kampus dengan paradigma strukturalis fungsionalis yang awalnya ada harapan semua elemen kampus bisa bekerjasama menuju suatu perubahan yang lebih baik malah berbanding terbalik dengan fakta yang ditemukan dilapangan. Atasan atau para birokrat yang harusnya dengan jabatan dan kedudukanya bisa mewadahi skill mahasiswanya, malah disini ditemukan adanya ketimpangan antara atasan (birokrat) dengan bawahan (mahasiswa).

Hal ini deperkuat dengan ditemukanya beberapa fakta dikampus tentang kebijakan yang dibuat oleh para birokrat dengan memanfaatkan jabatanya. Dan beberapa kebijakan tersebut dirasa tidak mendukung skill mahasiswa, malah mengkerdilkan skill mahasiswa. Seperti contohnya dengan jabatan para birokrat membuat kebijakan pembangunan dengan menggusur rumah karya mahasiswa, membatasi jam kegiatan dikampus, melepas tanggung jawab terhadap ukm fakultas.

Keadaan seperti ini bisa disebut sebagai Patologi sosial karena memyebabkan ketimpangan antara satu dengan yang lainya. Jika dilihat dari paradigma strukturalis fungsionalis maka akan menjadi boomerang sendiri bagi kampus. Yang harapanya satu sama lain bekerja sama untuk perubahan yang lebih baik malah menjadikan ketimpangam sosial antara mahasiswa dan birokrat kampus sehingga mahasiswa merasa terkedilkan skill nya dan tak mampu diwadahi juga dikembangkan.

*Penulis adalah Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Dakwah dan sekaligus menjadi ketua Rayon Fakultas PMII Dakwah UINSA cabang Surabaya.

Share this post