Kritik Terhadap Pelarangan Pemakaian KB
December 20, 2017
Add Comment
Di Indonesia, Kontroversi program Keluarga Berencana (KB) dalam agama Islam masih simpang siur. Sebagian ulama pro dan kontra terhadap KB.
Timur Tengah merupakan wilayah mayoritas muslim terbanyak di dunia, dan Iran merupakan salah satunya menjadi negara dengan penduduk pengguna kontrasepsi pria terbanyak. Hal ini membuktikan bahwa agama islam terbuka untuk program KB yang memang berguna bagi kesehatan manusia.
Ulama-ulama lain yang kontra dengan program KB sudah pasti ada. Tetapi Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah memberikan fatwa bahwa KB diperbolehkan. Pembahasan tentang Keluarga Berencana (KB) seolah tak pernah habis diurai. KB identik dengan penggunaan alat kontrasepsi untuk mengatur atau membatasi keturunan. Pemakaian alat kontrasepsi menarik dari sisi kajian fikih kontemporer. Pasalnya, pada zaman Rasulullah SAW belum ditemukan alat atau obat untuk mencegah kehamilan. Pendapat-pendapat para "ulama global" tentang alat kontrasepsi terbelah. Ada yang sepakat, ada pula yang menolaknya. Lalu, bagaimana dengan pendapat ulama Tanah Air?.
Rais Aam PBNU KH AM Sahal Mahfudz menyesalkan mundurnya pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) pascareformasi yang bergulir di negeri ini. Masalah KB tak disentuh setelah reformasi ''Saya juga menyesalkan mengapa Presiden tak pernah lagi berkomentar masalah kependudukan, khususnya program KB di masyarakat Padahal" Papar Kyai Sahal. Menurut Kyai Sahal, masalah kependudukan ini bukan hanya masalah nasional. Tapi sudah menjadi masalah internasional. Karena menyangkut kebutuhan masyarakat dan kesejahteraan.
NU and Muhammdiyah sebagai ormas terbesar di Indonesia. Sempat menjadi pilar penting dalam mensukseskan progma KB yang dialokasikan kepada banom-banom nya seperti Fatayat, Muslimat, Aisyiyah, dll. Namun ormas2 ini untuk mendukung program KB mengalami fluktuasi. Fatwa dari beberapa kelompok Islam radikal menyikapi KB sebagai suatu larangan dan diharamkan. Tentunya, menurut saya ini sungguh ancaman yang serius mengenai hukum KB. Apalagi berdasarkan hasil dari fatwa organisasi ulama di Saudi yang telah memutuskan bahwa mengkonsumsi alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan tidak diperbolehkan dan bersifat haram. Dalam penjelasannya, kenapa KB itu diharamkan karena Allah mensyariatkan untuk hamba-Nya untuk mendapatkan keturunan dan memperbanyak jumlah umat.
Kelompok-kelompok radikal yang menganggap KB sebagai produk barat dipandang sebagai pedoman dalam memperbanyak keturunan. Persoalan kependudukan tidak hanya menyangkut masalah negara, melainkan juga melibatkan persoalan gender, ideologi dan agama yang turut andil di dalamnya. Tingginya angka ledakan penduduk di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab dan kesadaran pemerintah saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab dari semua elemen masyarakat. Jumlah penduduk yang kian hari kian bertambah tidak hanya menyebabkan terjadinya krisis pangan dan energi sebagai penopang kehidupan manusia, namun juga menyebabkan terjadinya krisis ekologi, oksigen, dan udara sehat yang akan dihirup oleh manusia-terutama di perkotaan.
Keberhasilan pembangunan di suatu negara tidak hanya bergantung pada jumlah sumber daya alam yang tersedia, namun bergantung pada kualitas penduduk. Melalui beberapa wawancara yang saya lakukan dengan kelompok organisasi keagamaan kelompok radikal menunjukkan indikator bahwa persoalan ledakan penduduk di Indonesia tidak menjadi soal asalkan pemerintah dan negara bisa mengatur sumber daya alam, sehingga seberapapun jumlah penduduk di negeri ini tidak jadi masalah. Lalu cobalah tengok dengan seksama, Ledakan populasi yang makin hari makin meningkat memiliki implikasi persoalan kriminalitas, kemiskinan, pengangguran, kerusakan lingkungan, krisis energi, dsb. Menurut saya hal ini menjadi penting untuk direnungkan karena dogma agama mempunyai potensi untuk membesarkan populasinya masing-masing demi alasan regenerasi umat. Masih relevankah anekdot “banyak anak banyak rejeki” di era kapitalisme global seperti sekarang ini?.
Kritik tajam atas masalah kependudukan di Indonesia, saya dengan tegas berpendapat bahwa isu-isu mengenai KB sudah tidak menjadi hal penting lagi semenjak runtuhnya rezim orde baru. Ironis, Problem kependudukan di Indonesia tidak sepenuhnya berada di tangan negara saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai individu dan masyarakat. Jika pertumbuhan penduduk tahunnya meningkat Artinya, dengan laju pertumbuhan penduduk yang semakin tahun semakin meningkat, maka bahwa tantangan yang dihadapi oleh rakyat Indonesia salah satunya adalah masalah ketahanan pangan.
*Penulis adalah Alumni Mahasiswa UNIPA Surabaya. Sekarang masih asyik sebagai "Aktivis Perempuan" melakukan pendampingan masyarakat salah satunya dengan menjadi ketua komunitas "Gubuk Ekspresi" yang fokus di perempuan dan anak, Penulis juga masih aktif tercatat sebagai Sekretaris KOPRI PMII Cabang Surabaya.
Penulis bisa ditemui di dunia mayanya (Facebook dan Instagram) dengan nama Evi Ayu Lestari.
(Kontributor Mahasiswa Bergerak)
Timur Tengah merupakan wilayah mayoritas muslim terbanyak di dunia, dan Iran merupakan salah satunya menjadi negara dengan penduduk pengguna kontrasepsi pria terbanyak. Hal ini membuktikan bahwa agama islam terbuka untuk program KB yang memang berguna bagi kesehatan manusia.
Ulama-ulama lain yang kontra dengan program KB sudah pasti ada. Tetapi Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah memberikan fatwa bahwa KB diperbolehkan. Pembahasan tentang Keluarga Berencana (KB) seolah tak pernah habis diurai. KB identik dengan penggunaan alat kontrasepsi untuk mengatur atau membatasi keturunan. Pemakaian alat kontrasepsi menarik dari sisi kajian fikih kontemporer. Pasalnya, pada zaman Rasulullah SAW belum ditemukan alat atau obat untuk mencegah kehamilan. Pendapat-pendapat para "ulama global" tentang alat kontrasepsi terbelah. Ada yang sepakat, ada pula yang menolaknya. Lalu, bagaimana dengan pendapat ulama Tanah Air?.
Rais Aam PBNU KH AM Sahal Mahfudz menyesalkan mundurnya pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) pascareformasi yang bergulir di negeri ini. Masalah KB tak disentuh setelah reformasi ''Saya juga menyesalkan mengapa Presiden tak pernah lagi berkomentar masalah kependudukan, khususnya program KB di masyarakat Padahal" Papar Kyai Sahal. Menurut Kyai Sahal, masalah kependudukan ini bukan hanya masalah nasional. Tapi sudah menjadi masalah internasional. Karena menyangkut kebutuhan masyarakat dan kesejahteraan.
NU and Muhammdiyah sebagai ormas terbesar di Indonesia. Sempat menjadi pilar penting dalam mensukseskan progma KB yang dialokasikan kepada banom-banom nya seperti Fatayat, Muslimat, Aisyiyah, dll. Namun ormas2 ini untuk mendukung program KB mengalami fluktuasi. Fatwa dari beberapa kelompok Islam radikal menyikapi KB sebagai suatu larangan dan diharamkan. Tentunya, menurut saya ini sungguh ancaman yang serius mengenai hukum KB. Apalagi berdasarkan hasil dari fatwa organisasi ulama di Saudi yang telah memutuskan bahwa mengkonsumsi alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan tidak diperbolehkan dan bersifat haram. Dalam penjelasannya, kenapa KB itu diharamkan karena Allah mensyariatkan untuk hamba-Nya untuk mendapatkan keturunan dan memperbanyak jumlah umat.
Kelompok-kelompok radikal yang menganggap KB sebagai produk barat dipandang sebagai pedoman dalam memperbanyak keturunan. Persoalan kependudukan tidak hanya menyangkut masalah negara, melainkan juga melibatkan persoalan gender, ideologi dan agama yang turut andil di dalamnya. Tingginya angka ledakan penduduk di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab dan kesadaran pemerintah saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab dari semua elemen masyarakat. Jumlah penduduk yang kian hari kian bertambah tidak hanya menyebabkan terjadinya krisis pangan dan energi sebagai penopang kehidupan manusia, namun juga menyebabkan terjadinya krisis ekologi, oksigen, dan udara sehat yang akan dihirup oleh manusia-terutama di perkotaan.
Keberhasilan pembangunan di suatu negara tidak hanya bergantung pada jumlah sumber daya alam yang tersedia, namun bergantung pada kualitas penduduk. Melalui beberapa wawancara yang saya lakukan dengan kelompok organisasi keagamaan kelompok radikal menunjukkan indikator bahwa persoalan ledakan penduduk di Indonesia tidak menjadi soal asalkan pemerintah dan negara bisa mengatur sumber daya alam, sehingga seberapapun jumlah penduduk di negeri ini tidak jadi masalah. Lalu cobalah tengok dengan seksama, Ledakan populasi yang makin hari makin meningkat memiliki implikasi persoalan kriminalitas, kemiskinan, pengangguran, kerusakan lingkungan, krisis energi, dsb. Menurut saya hal ini menjadi penting untuk direnungkan karena dogma agama mempunyai potensi untuk membesarkan populasinya masing-masing demi alasan regenerasi umat. Masih relevankah anekdot “banyak anak banyak rejeki” di era kapitalisme global seperti sekarang ini?.
Kritik tajam atas masalah kependudukan di Indonesia, saya dengan tegas berpendapat bahwa isu-isu mengenai KB sudah tidak menjadi hal penting lagi semenjak runtuhnya rezim orde baru. Ironis, Problem kependudukan di Indonesia tidak sepenuhnya berada di tangan negara saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai individu dan masyarakat. Jika pertumbuhan penduduk tahunnya meningkat Artinya, dengan laju pertumbuhan penduduk yang semakin tahun semakin meningkat, maka bahwa tantangan yang dihadapi oleh rakyat Indonesia salah satunya adalah masalah ketahanan pangan.
*Penulis adalah Alumni Mahasiswa UNIPA Surabaya. Sekarang masih asyik sebagai "Aktivis Perempuan" melakukan pendampingan masyarakat salah satunya dengan menjadi ketua komunitas "Gubuk Ekspresi" yang fokus di perempuan dan anak, Penulis juga masih aktif tercatat sebagai Sekretaris KOPRI PMII Cabang Surabaya.
Penulis bisa ditemui di dunia mayanya (Facebook dan Instagram) dengan nama Evi Ayu Lestari.
(Kontributor Mahasiswa Bergerak)
0 Response to "Kritik Terhadap Pelarangan Pemakaian KB"
Post a Comment